dipindahkan dari Seoul untuk Gongju (sekitar 120 km selatan Seoul) dan Yeongi dimulai pada tahun 2007. Sebuah 7,291 square kilometres (1,802,000 acres) situs dipilih untuk proyek, yang dijadwalkan akan selesai pada tahun 2030. Hal ini dipertimbangkan bahwa fungsi pemerintahan dan administrasi akan pindah ke ibukota baru, bersama dengan (mungkin) Majelis Nasional dan Mahkamah Agung, meskipun tidak ada relokasi yang cukup besar diharapkan sampai tahap pertama proyek telah selesai pada tahun 2012.
Langkah ini dimaksudkan untuk mengurangi kepadatan penduduk Seoul dan dominasi ekonomi selama sisa Korea Selatan, mungkin bukan kebetulan, itu akan juga memindahkan pemerintahan dan administrasi dari berbagai tembakan artileri Korea Utara.
Biaya diproyeksikan proyek berkisar dari $45bn untuk sebanyak $94bn.
Rencana tersebut telah menimbulkan kontroversi, dengan partai-partai oposisi menyerukan referendum untuk melihat apakah itu didukung oleh penduduk. Beberapa kelompok sipil juga telah meluncurkan banding konstitusional, dan pada tanggal 21 Oktober 2004, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa undang-undang khusus untuk relokasi ibukota adalah inkonstitusional karena relokasi adalah masalah nasional yang serius yang memerlukan referendum nasional atau revisi konstitusi, sehingga secara efektif mengakhiri perselisihan. Jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas sedikit warga Korea Selatan menentang langkah tersebut, baik sebelum maupun sesudah putusan.
Namun, di akhir tahun 2004, pemerintah belum mengumumkan rencana lain yang akan memungkinkan Seoul untuk menjadi modal dalam nama saja dengan mempertahankan Cabang Eksekutif, Legislatif Cabang semua, dan Yudikatif Cabang di Seoul, sementara memindahkan semua cabang lain dari pemerintah untuk Gongju. Pertanyaannya tetap belum terpecahkan sampai saat ini
( id.wikipedia.org )